Kegiatan yang dilakukan bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Forkopimda Kota Bandung lainnya itu dilangsungkan di sejumlah tempat mulai dari Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Yogya Retail Jalan Sunda, Mal Bandung Indah Plaza, dan Kompleks Pergudangan BULOG Cisaranten Bandung.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung itu, Toni Wijaya memastikan bahwa ketersediaan beras medium, termasuk beras SPHP di Kota Bandung aman. Bahkan cukup memadai hingga enam bulan ke depan.
Di samping ketersediaan barang, distribusi suplai beras di luar SPHP pun tersedia dengan baik.
"Sesuai dengan tujuan utama program Presiden Bapak Prabowo, yaitu swasembada pangan dengan berfokus pada peningkatkan ketahanan pangan, maka tadi kita memantau langsung ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern, juga BULOG. Hasilnya alhamdulillah ketersediaan beras di kita (Kota Bandung) aman, cukup memadai dan untuk enam bulan kedepan," ujarnya.
Toni Wijaya menjelaskan, selain memastikan ketersediaan beras medium dan SPHP, tinjauan lapangan ini juga bertujuan untuk memastikan dugaan adanya beras oplosan yang saat ini tengah menjadi kasus yang ramai di masyarakat.
"Jadi sebelumnya sempat ada informasi terkait dugaan beras oplosan, tapi Pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait langsung bergerak cepat untuk menariknya dari peredaran. Saya kira ini sangat luar biasa ya, karena dinas begitu cepat untuk bisa menangani masalah itu," ucapnya.
Oleh karena itu, Toni Wijaya meminta masyarakat Kota Bandung tidak perlu dilanda kepanikan terkait ketersediaan dan distribusi beras, termasuk dugaan adanya beras oplosan di masyarakat.
Meski demikian, untuk tetap menjaga stabilitas situasi dari ketersediaan beras di Kota Bandung, Toni Wijaya meminta agar organisasi perangkat daerah tetap melakukan pemantauan secara berkala, sehingga potensi masalah dapat segera diantisipasi.
"Saya kira koordinasi antardinas sudah bagus ya, baik itu Disdagin, DKPP, Dinas Koperasi dan UMKM. Ini harus terus dijaga, sehingga tidak ada masalah ke depannya," tuturnya.
Toni Wijaya menambahkan, dalam upaya mendukung terwujudnya program ketahanan pangan, saat ini telah terbentuk 151 Koperasi Merah Putih di Kota Bandung.
Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan program Pemerintah Pusat di Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik.
"Harapannya, Kota Bandung bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga secara nasional dalam menerapkan program Bapak Presiden Prabowo ini," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Robin menuturkan, saat ini 151 Koperasi Merah Putih di Kota Bandung telah mendapatkan legalitas berdasarkan akta notaris.
Oleh karena itu, Asep Robin berharap Pemerintah Kota Bandung bisa mengajak BULOG untuk memberikan dukungannya terkait ketersediaan beras di masyarakat.
"Kami berharap hadirnya Koperasi Merah Putih ini, bisa menjadi roda penggerak perekonomian yang berbasis kerakyatan," katanya.(h.dprd)
0 Komentar