Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang cukup besar, "Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” kata Farhan di Acara Rembuk Kota, di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Rabu 15 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menjelaskan, Disnaker telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi meningkatnya PHK akibat dinamika ekonomi global.
Program pertama adalah memperkuat pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan dasar akan diselenggarakan oleh perangkat daerah lain, sedangkan Disnaker akan fokus pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.
“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” ujar Yayan.
Selain pelatihan, Disnaker juga memperluas program padat karya sebagai langkah antisipasi terhadap dampak PHK sekaligus mendukung penataan kota.
Program lain yang terus diperkuat adalah magang bersubsidi bekerja sama dengan industri perhotelan, restoran dan kafe. Dalam program ini, peserta memperoleh uang transportasi, konsumsi serta pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.
“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” katanya.
Tak hanya membuka peluang kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung juga terus mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, yang saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor caregiver, perhotelan, hingga manufaktur.
Disnaker kini menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menyiapkan calon pekerja. Pemerintah memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah dinyatakan siap berangkat.
“Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin,” ungkapnya.
Selain itu, Disnaker juga menjalin kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa bekerja di Jepang sambil melanjutkan pendidikan.
“Kita sedang menjalin kerja sama dengan UTB dan memberikan kesempatan untuk mahasiswanya bisa bekerja di Jepang dan melanjutkan pendidikannya,” tuturnya.***
.jpeg)
0 Komentar