Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika yang mewakili Bupati Bogor.
Ajat menyebut capaian ini menjadi bukti pelayanan publik di Kabupaten Bogor terus dibenahi agar masyarakat tidak dipersulit saat mengakses layanan.
“Alhamdulillah, hari ini kita memiliki perwakilan dari Kabupaten Bogor yang masuk dalam kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini patut kita syukuri bersama. Sesuai arahan Bapak Bupati dan juga Bapak Presiden, kita harus melayani sepenuh hati dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Ajat.
Ajat menyampaikan, penghargaan ini menjadi yang pertama diraih perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan diharapkan memicu reformasi birokrasi di layanan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Ia mengungkapkan, pada 2025 sekitar 10 perangkat daerah akan kembali dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk layanan pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Ajat menegaskan pembenahan tata kelola akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Direktur RSUD Bakti Pajajaran Yukie Meistisia A. Satoto mengatakan penghargaan tersebut menjadi hasil perjuangan bertahun-tahun dalam membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan rumah sakit.
“Alhamdulillah, jerih payah kami berjuang sekian tahun, berbenah dengan dukungan tentunya Menpan RB, kami alhamdulillah hari ini telah meraih suatu hal yang kami banggakan dan kami tunggu-tunggu,” tuturnya.
Yukie menuturkan perubahan layanan akan terus dilakukan melalui continuous improvement agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih transparan.
“Harapan kami bisa terus berinovasi, kemudian memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi cakupan regional di Jawa Barat,” tandasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan Zona Integritas bukan sekadar target penghargaan, melainkan instrumen untuk menjaga konsistensi integritas dan kualitas layanan publik.
“Zona Integritas ini bukan tujuan akhir, bukan hanya untuk mendapatkan award. Ini adalah bagian dari upaya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah,” ujarnya.
Rini menjelaskan penilaian Zona Integritas dilakukan pada level unit kerja sehingga perubahan birokrasi dapat dimulai dari langkah kecil yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau SAKIP itu menilai instansinya, Zona Integritas menilai unit-unitnya. Kita dorong setiap unit untuk memulai dari yang kecil supaya mereka bisa menjadi agen perubahan,” jelas Rini.
Rini berharap praktik baik RSUD Bakti Pajajaran dapat menjadi contoh bagi unit layanan lain agar jumlah unit berintegritas semakin banyak dan pelayanan publik semakin dipercaya masyarakat.(h,jbr)
0 Komentar