Lewat acara ini, Kemendagri ingin pemerintah daerah untuk fokus pada penguatan produk hukum daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mandiri. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi menilai acara ini bagi penting bagi pemerintah daerah.
"Jadi 3 hari ini di Kendari kita dapat undangan dari Kemendagri untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan produk hukum daerah. Acara ini sangat krusial mengingat perbedaan kemampuan fiskal setiap daerah,” tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.
Asep Mulyadi mengatakan, peraturan daerah (Perda) harus dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha swasta, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Ia meyakini bahwa dengan memberikan ruang yang luas, inovasi dan perkembangan bisnis akan tumbuh pesat.
"Kalau mereka diberikan ruang, diberikan kesempatan terus, tumbuh usaha dan bisnisnya di bidang swasta, maka itu akan punya pengaruh besar buat pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota," katanya.
Meskipun Kota Bandung sudah dikenal sebagai kota kreatif, Asep menekankan perlunya penguatan kebijakan. Salah satu fokus utama adalah penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang terstruktur. Selain itu, ia juga menyoroti kehati-hatian dalam mengelola pendapatan daerah.
"Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam memperlakukannya karena hari ini kondisi masyarakat tentu saja sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Asep. Meski begitu, ia meminta pemerintah harus hadir dengan program yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Senada dengan Asep Mulyadi, Anggota Bapemperda Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro menekankan relevansi acara ini untuk dibawa ke Kota Bandung. "Tentu, acara ini sangat penting. Apalagi kalau kita melihat bagaimana situasi global, nasional, dan juga untuk dibawa ke daerah," kata Susanto.
Ia menyoroti tiga aspek utama yang dibahas dalam Rakornas yakni kesehatan fiskal, peran ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi, dan pelayanan publik. "Kita melihat bagaimana dalam hal terkaitan kesehatan fiskal, kedua bagaimana juga ekonomi kreatif adalah menjadi punggung dalam hal situasi ekonomi yang tidak menentu pada saat ini, dan ketiga adalah bagaimana pelayanan publik," tutur Susanto.
Susanto menegaskan komitmen Bapemperda untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di Kota Bandung. "Tentu ini adalah kita dorong bagaimana pelayanan-pelayanan publik di kota Bandung mudah-mudahan bisa lebih cepat dan tepat dalam hal kemudian mengurus perizinan bagi para pebisnis," katanya.
DPRD berharap hasil dari Rakornas ini dapat menjadi masukan berharga bagi Bapemperda Kota Bandung dalam menyusun peraturan daerah yang lebih adaptif, responsif, dan mampu mendorong kemajuan Kota Bandung di masa depan.(h.pro)
0 Komentar