Mengangkat tema “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para kepala desa mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga dilandasi nilai-nilai moral dan tanggung jawab publik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Asep Khalid mengatakan, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
“Dana desa bukan sekadar angka dalam laporan, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur kepada masyarakat. Kita ingin kepala desa menjadi pengelola dana yang bijak dan bermoral,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Penguatan sistem pengawasan juga menjadi fokus dalam kegiatan ini yang mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Selain itu, keterlibatan DPR RI dan PPK RI dalam mengawal tata kelola dana desa turut memberikan penguatan kebijakan dan pengawasan dari tingkat pusat.
Namun di balik itu, Kepala DPMD dalam laporannya membeberkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan serius dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), ditemukan indikasi pelanggaran, seperti kurangnya transparansi, mark-up anggaran, belanja fiktif, hingga proyek yang tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya itu, beberapa kepala desa juga diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan seperti PPH, PPN, dan PHR, yang kemudian menjadi temuan dalam audit Inspektorat. Hal ini dinilai bisa memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Menanggapi hal ini, Pemkab Ciamis menegaskan pentingnya membangun kembali integritas dan kepercayaan melalui edukasi dan penguatan kapasitas kepala desa.
“Kami berharap para kepala desa dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum introspeksi. Sinergi dengan Pemkab sangat diperlukan agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Kadis DPMD Ciamis.
Dengan anggaran dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya, Bupati berharap para kepala desa tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga mampu memastikan penggunaannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.
Pada akhir kegiatan, para kepala desa diajak untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang bebas dari praktik penyimpangan. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat adalah hasil dari akuntabilitas yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.(h.jbr)
0 Komentar