Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menekankan bahwa persoalan air bersih merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah. “Kalau kita mengandalkan APBD dan kemampuan daerah saja, berat. Karena setiap tahun DPKP hanya mampu membangun sekitar 500 Sumur Resapan (SR), padahal kebutuhan di Cimahi mencapai 100.000 SR,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan berbagai skema pemenuhan sumber air bersih serta kolaborasi teknis dengan PDAM Kabupaten Bandung untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga Kota Cimahi.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Cimahi juga mengingatkan agar pengelolaan air tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keamanan air. Wakil Wali Kota Cimahi mencontohkan kasus di beberapa daerah di mana penurunan kualitas air menyebabkan masalah kesehatan, bahkan keracunan akibat pencemaran sumber air.
Diketahui, saat ini terdapat 47 titik sumur artesis yang dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat melalui KP2A. Keberadaan kelompok ini dinilai sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang belum terlayani oleh PDAM atau BLUD Air Minum Kota Cimahi.
Adhitia menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menjajaki kerja sama yang lebih luas dengan PDAM lainnya. Menurutnya, apabila ke depan pengelolaan air bersih dapat dilakukan dalam satu sistem pelayanan yang terpusat, hal itu akan membuat layanan menjadi lebih efisien dan memberikan kejelasan bagi masyarakat.(h.pmkt.cmhi)
0 Komentar