Ticker

6/recent/ticker-posts

Eks PM Protes Rencana Netanyahu: Israel Dekat dengan Kehancuran

    Eks Perdana Menteri Israel Yair Lapid turut memprotes agenda pemerintah di bawah PM Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan.
Lapid mengatakan kepada parlemen bahwa Israel menuju kehancuran jika rencana Netanyahu terwujud.

"Kita tidak pernah sedekat ini dengan kehancuran," kata Lapid, Senin (27/3), seperti dikutip CNN.

Ia kemudian berujar, "Apa yang terjadi di sini dalam 24 jam sebuah kegilaan. Kehilangan kendali dan hilang arah."

Ia kemudian berkata, "Itu merupakan bukti bahwa pemerintah kehilangan remnya. Ini bahaya untuk negara Israel, ini bahaya buat keamanan Israel. Rumah kita dalam bahaya."

Keamanan nasional Israel, lanjut dia, dalam risiko, ekonomi bakal runtuh, hubungan luar negeri juga berada di titik terendahnya.

"Kita tak tahu harus berkata apa kepada anak-anak kita tentang masa depan mereka di negara ini," kata Lapid lagi.

Lebih lanjut, Lapid mengatakan kelompok ekstremis menyandera negara tanpa rem dan tanpa batas. Namun, ia masih memiliki sedikit harapan di tengah gambaran suram yang sudah disebut.

"Sudah hampir terlambat, tapi belum terlambat. Ada cukup banyak orang baik di Likud yang bisa dan harus menghentikan kegilaan ini," ujar dia lagi.

Lapid juga mendesak Netanyahu menarik pemecatan terhadap Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant.

Belakangan, Israel bergejolak usai Netanyahu berencana merombak peradilan. Di reformasi itu, ia bakal memberikan kendali lebih banyak kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung.

Galant merupakan salah satu sosok yang menolak rencana Netanyahu. Tak hanya dia, Presiden Israel Isaac Herzog juga mendesak Netanyahu membatalkan rencana peradilan itu.

"Keretakan sosial yang berkembang mengizinkan (tentara) dan badan-badan keamanan untuk masuk. Ini ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan Israel," ungkap Gallant.

Menhan yang baru dipecat itu mengaku berkomitmen terhadap nilai-nilai Partai Likud dan menempatkan Israel di atas segalanya.

"Tetapi perubahan besar di tingkat nasional harus dilakukan melalui musyawarah dan dialog," ujar dia. (tn/sumber:CNN Indonesia)

Posting Komentar

0 Komentar